Ridwan Kamil Siap Reaktivasi 4 Jalur KA di Jawa Barat

By Admin


nusakini.com - Bandung - Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Edi Sukmoro menemui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Gedung Sate pada Rabu (12/9) untuk membahas reaktivasi jalur kereta di Jawa Barat. Rencana aktivasi jalur kereta yang ada di Jawa Barat ada pada empat rute yaitu rute Banjar-Cijulang-Pangandaran-Parigi, Garut-Cikajang, Cikudapateuh Bandung-Banjaran-Ciwidey, dan Rancaekek-Tanjungsari.

KAI meminta dukungan Pemerintah Provinsi Jabar dalam melakukan reaktivasi keempat jalur tersebut karena diperlukan penertiban terhadap warga yang menempati lahan sekitar rel yang sejak puluhan tahun tidak aktif tersebut.

"Kami memohon dukungan Gubernur sepenuhnya karena ini rencana pemerintah. Tidak ada pembebasan lahan karena jalurnya ada, yang ada penertiban dengan komunikasi yang baik," ujar Edi.

Edi juga menambahkan, dari keempat jalur tersebut akan diperhitungkan tingkat efektifitas reaktivasinya.

“Dari empat jalur ini kita akan mengevaluasi mana yang paling mungkin dilakukan secepatnya, dari empat itu jalur mana yang lebih akomodatif membantu masyarakat, misalnya hasil bumi" ujarnya.

Ridwan Kamil menambahkan, reaktivasi jalur kereta dipandang menguntungkan bagi masyarakat, karena lebih mudah untuk mendapatkan transportasi.

"Saya ingin mengembalikan budaya naik kereta. Saya ingin Jawa Barat seperti Eropa, masyarakat kemana-mana bisa naik kereta karena nyaman dan terintegerasi" ujarnya.

Menurutnya dengan adanya reaktivasi, akan meningkatkan daya saing pariwisata yang ada pada jalur tersebut seperti Pantai Pangandaran, Kawah Putih, serta kawasan Pendidikan di Jatinangor.

Pemprov Jabar sendiri akan mencari solusi bagaimana cara merelokasi warga yang menempati lahan KAI agar tidak ada keberatan di lapangan. Salah satunya kemungkinan mendirikan rumah susun, dan juga konstruksi rel kereta yang elevated. Pemprov Jabar sendiri mengusulkan agar nantinya Kementerian Perhubungan menambahkan jumlah stasiun pemberhentian di jalur reaktivasi yang disesuaikan dengan kondisi wilayah. (p/mk)